Menyikapi Kebijakan Diskriminatif

Posted on July 21, 2010

0


Kebijakan diskriminatif dalam hal ini sesuai dengan lensa CEDAW. Benarkah Indonesia memiliki kebijakan diskriminatif baik itu meminggirkan jenis kelamin tertentu dan kelompok tertentu yang rentan?.

Seperti yang pernah dipublikasikan oleh Komnas Perempuan ada sekitar kurang lebih 140-an peraturan daerah yang memiliki atau memicu kegiatan diskriminatif terhadap kelompok perempuan. Misalnya, di Perda Anti Prostitusi di Pemkot Tangerang yang berefek pada kecurigaan-kecurigaan pada kelompok perempuan yang memiliki aktivitas malam. Padahal aktivitas malam di seputaran wilayah Tangerang yang kota industri dan pabrik itu juga menjadi bagian buruh perempuan yang bekerja dengan sistem shift, pun kelompok perempuan lainnya yang harus mencari tambahan nafkah, berbelanja memenuhi kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya. Perda Kota Tengerang ini telah mengakibatkan korban perempuan, dan sampai saat ini tidak ada kepastian tetang judicial review.

Yang lain soal perda diskriminatif, tentang peraturan untuk mengenakan identitas agama tertentu di sekolah-sekolah umum. Sementara dari sisi kebijakan nasional yang baru-baru ini judicial review-nya ditolak adalah UU Anti Pornografi dan Pornoaksi yang membatasi ruang gerak perempuan atas tubuhnya sendiri serta mematikan keragaman budaya beberapa daerah dengan alasan memicu pornoaksi, sungguh tidak masuk akal.

Beberapa undang-undang lainnya yang masih dalam tahap advokasi untuk dilakukan amandemen misalnya UU Perkawinan, UU Kesehatan dan KUHP. Kebijakan tersebut adalah salah satu isu mendasar dan pemicu tindakan diskriminatif.

Posted in: Informasi