15 Tahun Beijing Platform Form Action di Indonesia

Posted on July 20, 2010

0


Beberapa waktu yang lalu tepatnya di awal Bulan Maret 2010, beberapa lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap isu perempuan memaparkan beberapa hal terkait pelaksanaan Beijing Platform Form Action di salah satu tempat di bilangan Cikini.

Ada beberapa hal yang dipaparkan oleh  perwakilan organisasi perempuan tentang capaian dan juga masukan atas pelaksanaan Beijing Platform Form Action yang memiliki 12 isu kritis dalam peningkatan kualitas hidup perempuan.

Fakta-fakta bahwa situasi di Indonesia masih perlu ditingkatkan dalam konsekwensi komitmen pemerintah terhadap BPFA. Dian Kartikasari, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia mencontohkan masih adanya kurang lebih 156 peraturan daerah yang memiliki kecenderungan mendiskriminasi perempuan.

Tidak hanya produk hukum dan kebijakan. Program pengentasan kemiskinan yang diamanatkan sesuai dengan MDG’s banyak yang bersifat charity. Hal ini ditegaskan oleh Titik Hartini dari PKM dan Muhammad Firdaus dari ASPPUK yang menyatakan bahwa program PNPM termasuk didalamnya simpan pinjam perempuan yang salah kaprah dalam diksi. Program yang bersifat charity belum bisa menjawab feminisasi kemiskinan yang ada di depan mata. Hanya memenuhi kebutuhan praktis tetapi tidak menjawab kebutuhan strategis.

Dalam isu buta aksara terkait otonomi daerah juga menjadi salah satu persoalan yang harus segera dicarikan jalan keluarnya. Karena pengentasan buta aksara saat ini di beberapa daerah yang dinilai sebagai kantong buta aksara justru tidak menempatkan program literasi sebagai prioritas, bahkan menurut Ulfa dari Kapal Perempuan angka buta aksara akan menurun jika tidak ada program bantuan berupa uang.

Dari beberapa hal yang dipaparkan dalam konferensi pers tersebut ada beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, salah satunya adalah pengintegrasian BPFA dalam Rencana Induk Pemberdayaan Perempuan, yang sebenarnya proses ini sudah dirintis tetapi mungkin perlu formula baru dalam proses pengintegrasiannya. Demikian juga dengan pengintegrasia MDG;s dalam dokumen perencanaan yang telah dirintis di beberapa daerah dan nasional.

Posted in: Informasi