Memaknai Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2008

Posted on April 24, 2008

0


Pernyataan Sikap CEDAW Working Group Initiative (CWGI)

Memaknai Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2008

“Pemerintah RI perlu Merevisi Aturan Perlindungan Baru (SPS) ADB Agar sesuai dengan UU No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskrimasi terhadap  Wanita (CEDAW)”

8 Maret setiap tahun  diperingati di seluruh dunia sebagai Hari Perempuan Internasional. Kami memaknai hari ini dengan merenungkan sejauh mana perempuan mendapatkan  manfaat dari proses pembangunan.Pembangunan di Indonesia telah berjalan sejak kemerdekaan diproklamirkan 17 Agustus 1945 yang sebagian besar bertumpu pada sumber pendanaan dari lembaga-lembaga keuangan internasional (IFI’s), seperti Bank Dunia (WB), Bank Pembangunan Asia (ADB), JBIC dan lain-lain. Beberapa proyek pembangunan yang didanai ADB di Indonesia menyisakan  persoalan penghancuran lingkungan, penggusuran masyarakat adat, dan sebagainya. Tidak sedikit perempuan lokal yang mengalami diksriminasi, kekerasan, akibat beroperasinya proyek-proyek tersebut.

Sejak tahun 1980-an, NGO dan masyarakat yang terkena dampak proyek ADB melakukan advokasi  untuk mendesak ADB agar mempunyai standar dasar lingkungan dan sosial, sehingga ADB mengeluarkan 3 Aturan Perlindungan (Safeguard Policy), yaitu (a) Aturan Perlindungan Lingkungan, (b) Penggusuran, dan (c) Masyarakat Adat. Sebelum ada Aturan Perlindungan tersebut, masyarakat lokal yang terkena dampak suatu projek ADB tidak memiliki peluang untuk menuntut, menghentikan atau membatalkan proyek-proyek ADB. Setelah adanya Aturan Perlindungan, banyak proyek yang berdampak buruk dapat dihentikan atau dibatalkan, seperti pembatalan keterlibatan ADB dalam pembiayaan proyek transmigrasi di Indonesia, pembatalan pinjaman sektor kehutanan di Indonesia, dan pembatalan Bendungan Arun di India.

Namun, tahun 2005 ADB meninjau kembali Aturan Perlindungan tersebut dengan alasan untuk memperbaiki dan membuatnya lebih jelas. Pada Oktober 2007, ADB mengeluarkan draft Aturan Perlindungan Baru (Safeguard Policy Statement, disebut juga SPS). Menurut kami, draft SPS tersebut, buta gender dan gagal melindungi hak-hak perempuan, dan bahkan justru berpotensi meningkatkan ketidakadilan gender serta penindasan terhadap perempuan. Dalam Draft SPS tidak terkandung usaha untuk mengurangi atau menghapus ketidakadilan gender untuk mengurangi atau menghapus dampak lingkungan dan sosial termasuk perlindungan hak-hak perempuan. Selain itu, penerapan Sistem Perlindungan Negara (Country Safeguard System) yang berarti menggunakan aturan Negara, akan semakin memiskinkan perempuan karena kebijakan nasional di Indonesia seperti UU Penamanan Modal dan UU Sumber Daya Alam sangat eksploitatif serta mengancam kehidupan perempuan.

Draft SPS dijadikan bahan konsultasi ADB dan selanjutnya akan menjadi aturan perlindungan baru ADB. Meskipun sejumlah NGO telah mendesak pembatalan konsultasi tersebut sampai terjadi revisi SPS yang lebih melindungi lingkungan dan kehidupan masyarakat, namun Konsultasi publik SPS di Indonesia tetap dilaksanakan pada 12-13 Februari 2008.  Padahal hasil Konsultasi SPS ini akan mendapat persetujuan Dewan Gubernur ADB pada April atau Mei 2008 sebelum diberlakukan sebagai aturan perlindungan ADB yang baru.

Jika SPS ini diimplementasikan di Indonesia, secara jelas sangat bertentangan dengan Komentar Akhir Komite CEDAW PBB yang disampaikan pada Sesi ke-39 Sidang Umum CEDAW, dalam sidangnya yang ke 799 dan ke 800 pada tanggal 27 Juli 2007 di New York, Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa :

Komite memberikan rekomendasi agar Negara Pihak memastikan bahwa peningkatan kesetaraan gender dan sosialisasi persoalan-persoalan kesetaraan gender merupakan komponen yang eksplisit dari, dan sepenuhnya dilaksanakan dalam, rencana dan kebijakan pembangunan nasional, terutama yang ditujukan pada pengurangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, dan penanggulangan bencana alam. Komite mendesak Negara Pihak untuk memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan pedesaan, memastikan bahwa mereka diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dan akses sepenuhnya  untuk mendapat bantuan hukum, pendidikan, pelayanan kesehatan dan fasilitas kredit. Komite juga mendesak Negara Pihak untuk melakukan langkah-tindak yang tepat- guna untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan  untuk mendapat bantuan papan dan pangan dalam keadaan darurat dan bencana alam serta memastikan bahwa perempuan yang ada dalam keadaan seperti itu mendapat perlindungan yang memadai dari tindak kekerasan (point 39).

Jika tidak direvisi, draft Aturan Perlindungan Baru ADB  akan menjadi ancaman bagi penghancuran lingkungan dan kehidupan manusia, khususnya perempuan dan sangat bertentangan dengan Konvensi CEDAW (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Artinya, telah terjadi pengabaian atas tanggung jawab negara untuk mengimplementasikan CEDAW di Indonesia.

Memaknai Hari Perempuan Internasional, CWGI  menuntut Wakil Pemerintah Indonesia dalam struktur ADB, yaitu:

1. Yth. Sri Mulyani Indrawati (Anggota Dewan Gubernur ADB, wakil

Indonesia)

2. Yth. Paskah Suzeta (Wakil Dewan Gubernur ADB, wakil Indonesia)

3. Yth. Ceppie Kurniadi Sumadilaga (Direktur Indonesia di ADB)

Untuk melakukan revisi terhadap SPS sehingga lebih melindungi lingkungan dan kehidupan masyarakat, khususnya perempuan.

Jakarta, 10 Maret 2008

Rena Herdiyani

Koordinator CWGI

Contact Person :

Salma Safitri/ Nayla Raguan Al Jufri (Solidaritas Perempuan) telp : 7826008/fax : 7802529, e-mail : soliper@centrin.net.id, Rena Herdiyani/Listyowati (Kalyanamitra) telp : 790 2109/ fax : 7902112, e-mail : ykm@indo.net.id

Tagged:
Posted in: Release