Siaran Pers: Pemerintah RI Janjikan 4 Langkah Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan

Posted on August 3, 2007

1


Laporan CEDAW Working Group Initiative (CWGI) dari Sidang ke-39 Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan – PBB Menanggapi Laporan Pemerintah Indonesia di New York, Jumat, 27 Juli 2007 
 

Human Trafficking, Migrasi, dan berbagai bentuk stereotip dan diskriminasi  yang dialami perempuan Indonesia merupakan isu yang diangkat dalam siaran pers United Nation (PBB) menanggapi laporan Pemerintah Republik Indonesia (RI) pada Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dalam sidangnya yang ke-39.1 

Selama dua minggu, 23 Juli – 3 Agustus 2007 Komite menerima laporan pelaksanaan Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women/CEDAW) dari 15 negara, termasuk Indonesia2. Anggota Komite3 menanggapi laporan tertulis pemerintah RI dan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada delegasi RI yang berjumlah 24 orang, dipimpin oleh Prof. Dr. Meutia Hatta-Swasono, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Delegasi Pemerintah RI merupakan perwakilan departemen terkait4 pada Jumat, 27 Juli 2007, ketika Pemerintah RI melaporkan pelaksanaan Konvensi CEDAW di depan Komite.  

Sebelum menanggapi laporan pemerintah, Komite menerima laporan alternatif dari NGO, serta mendengar Oral Statement yang disampaikan para wakil NGO pada Senin, 23 Juli 2007. Dalam Oral Statement kepada Komite, CWGI menekankan 3 cross-cutting issue diskriminasi perempuan Indonesia, yaitu (1) Pemiskinan perempuan, (2) Perda yang bias gender, serta (3) Peran dan partisipasi politik perempuan5. Sedikitnya 8 orang6 anggota Komite bertanya kepada CWGI persoalan yang terkait dengan yang terkait dengan migrasi dan trafficking, kesehatan, kewarganegaraan, partisipasi politik perempuan, hubungan pemerintah  dan NGO, serta Perda Syariah. CWGI memberi informasi mengenai praktek-praktek diskriminasi yang dialami perempuan  pada isu tersebut, baik pada level kebijakan maupun pelaksanaannya.   

Pada sesi tanya jawab dengan pemerintah, beberapa praktek diskriminasi yang disampaikan oleh CWGI ditanyakan Anggota Komite kepada Pemerintah RI. Sayang, tidak semua pertanyaan dijawab oleh anggota delegasi RI. Bahkan, beberapa informasi yang disampaikan tidak relevan dengan pertanyaan komite atau berbeda faktanya dengan yang terjadi di Indonesia. Misalnya, Komite bertanya tentang potensi buruh migran Indonesia kehilangan kewarganegaraan jika tidak melapor selama 5 tahun ke KBRI/KJRI. Hal ini diatur dalam pasal 23 huruf (i) UU no. 12/2006 tentang Kewarganegaraan. Delegasi Pemerintah menjawab dengan informasi tentang perkawinan campur perempuan WNI dengan laki-laki WNA. Atau pertanyaan tentang akuntabilitas “Dana Perlindungan” yang dipungut Depnakertrans kepada TKI sebesar US$ 20/orang, apakah dipakai untuk perlndungan TKW, tidak djawab oleh delegasi, hanya dikoreksi bahwa yang dipungut bukan US$ 20,tapi US$ 15/orang. Pertanyaan lain, tentang perda Syariah di berbagai dearah yang mengharuskan perempuan Islam menggunakan busana muslim pada hari hari tertentu, dijawab bahwa tidak ada pemaksaan pemakaian jilbab di beberapa Perda. Padahal faktanya, Perda Kabupaten Cianjur mengharuskan semua pegawai negeri di lingkungan Pemda Cianjur menggunakan busana Muslim pada hari Jumat. Perempuan warga Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan, bahkan tidak akan dilayani oleh pejabat pemerintah bila mereka tidak mengenakan busana muslimah. Bagi perempuan, aturan ini merupakan pemaksaan jilbab. Pertanyaan lain tentang sunat perempuan di beberapa komuntas, dijawab oleh anggota Delegasi RI bahwa praktek tersebut tidak ada dalam masyarakat Indonesia. Padahal, sampai saat ini masih terjadi di beberapa kelompok masyarakat tanpa usaha pemerintah untuk mengkoreksinya.  

CWGI mencatat hal positif berupa 4 langkah yang dijanjikan Pemerintah RI di depan Komite CEDAW, untuk mengoptimalkan implementasi CEDAW di Indonesia, diantaranya:  

  1. Pemberikan Human Rights Training kepada Polisi Syariah di NAD, pada tahun 2008

  2. Meratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran

  3. Meratifikasi Optional Protocol CEDAW paling lambat tahun 2009

  4. Meningkatkan jumlah Atase Ketenagerjaan di KBRI/KJRI Negara tujuan kerja dan membuat lebih banyak MoU dengan negara penerima sebagai langkah untuk melindungi buruh migran Indonesia.

Rekomendasi Komite untuk pelaksanaan CEDAW di Indonesia ke depan akan disampaikan dalam “Concluding Comment” yang akan dipublikasikan pada pertengahan Agustus 2007.  

Rekomendasi CWGI terhadap Pemerintah RI atas pelaksanaan CEDAW di Indonesia sebagai berikut: 

  1. Mensosialisasikan hasil-hasil Sidang ke-39 Komite CEDAW kepada Departemen terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sosialisasi perlu dilakukan dengan cara-cara yang efektif  agar implementasinya optimal.  

  2. Mensosialisasikan hasil-hasil Sidang ke-39 Komite CEDAW kepada masyarakat, terutama kelompok perempuan di tingkat akar rumput dengan berbagai bentuk Kampanye Publik.

  3. Menjalankan janji-janji pemerintah yang disampaikan kepada Komite CEDAW.

  4. Memperkuat kerjasama dengan berbagai kelompok masyarakat dalam mengimplementasikan CEDAW di Indonesia     

Jakarta, 2 Agustus 2007

Note:

[1] Lihat http://www.un.org/News/Press/docs//2007/wom1643.doc.htm  

[2] 39th CEDAW session membahas laporan dari Bezile, Estonia, Guinea Bissau, Honduras, Liechtenstein, Indonesia, Kenya, Hungary, Republic of Korea, Singapore, Norwegia, Jordan, New Zealand, dan Cook Island     

[3] Anggota Komite terdiri dari 23 ahli dari berbagai negara yang dipilih berdasarkan kapasitas personalnya. 

[4] Anggota Delegasi RI berasal dari Departemen terkait: Menneg PP, Depertemen Agama, Bapennas, BKKBN, Deplu, Departemen Pertanian, Depnekertrans, Depkes, Depdagri, Depdiknas. 2 NGO ikut menjadi delegasi pemerintah, yaitu Mitra Perempuan dan Women Research Institute/WRI

[5] Oral Statemen CWGI terlampir

[6] Ferdous Ara Begum (Bangladesh), Heisoo Shin (Korea), Violeta Neubeur (Slovenia), Sylvia Pimantel (Brazil), Francius Gaspard (Perancis), Pramila Patten (Mauritius), Glenda Simms (Jamaica) , dan Saisuree Chutikul (Thailand) 

Prepared by: CEDAW Working Group Initiative (CWGI) 

Sekretariat: Kalyanamitra, Jalan Kaca Jendela II No. 9, Rawajati, Kalibata, Jakarta 12750, Indonesia Tel: (+62-21) 7902109, Fax: (+62-21) 7902112, e-mail: cedaw_workinggroup@yahoo.comweblog: http://www.cwgi.wordpress.com 
 
Organisasi  Anggota CWGI: Aliansi Pelangi Antar Bangsa, Kalyanamitra, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan & Demokrasi, LBH APIK Jakarta, Mitra Perempuan,Rahima, Rumpun Gema Perempuan, Solidaritas Perempuan, Yayasan Kesehatan Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan 

Posted in: Release