Press Release: “Ribuan Buruh Perempuan Terancam Kehilangan Hak Pekerja, Negara Abaikan Konvensi CEDAW”

Posted on July 31, 2007

0


Penghentian order sepatu bermerk NIKE yang dilakukan oleh managemen  perusahaan tersebut telah mengancam nasib setidaknya 14.000 orang karyawan PT HASI dan PT NASA. Sepatu yang  dibuat dengan biaya produksi sebesar 11- 12 dolar Amerika Serikat dan dijual  dengan harga 100 dolar AS per pasangnya tersebut, telah  banyak menyedot keringat para buruh untuk pembuatannya. Selama ini, buruh di dua pabrik sepatu tersebut telah sekuat tenaga mendayagunakan seluruh kemampuannya untuk mengejar target 310.000 pasang sepatu order dari managemen NIKE. Seringkali dalam pekerjaannya tersebut, hak-hak mereka sebagai buruh terabaikan. Hal ini dapat dijumpai dengan masih diabaikannya kesehatan dan kelematan kerja (K3) termasuk di dalamnya kesehatan reproduksi dan kekerasan seksual di tempat kerja, dipersulitnya/ditiadakannya cuti haid dan melahirkan bagi buruh perempuan, jam lembur yang panjang, ditundanya pembayaran lembur dan PHK karena cuti  melahirkan.            

Kasus NIKE  yang memiliki banyak buruh  perempuan tersebut, setidaknya merupakan cerminan, bahwa hak buruh sering diabaikan dan persoalan diskriminasi terhadap perempuan  di tempat kerja masih banyak terjadi. Buruh perempuan  sering mengalami  perlakuan tidak manusiawi karena persoalan hak reproduksinya.Sulit untuk mendapatkan cuti haid, terancam PHK sesudah melahirkan, atau  rentan mengalami pelecehan seksual baik yang dilakukan oleh buruh laki-laki ataupun atasannya sendiri seperti mandor atau  majikan. Diskriminasi terhadap perempuan, juga terjadi di  ranah kehidupan yang lain seperti di dalam keluarga, di dalam hidup bermasyarakat, di dunia pendidikan, di dunia politik maupun berbagai ruang publik yang lain.

Hal ini menjadi sebuah ironi tersendiri manakala Indonesia telah  meratifikasi Konvensi CEDAW (Convention of  All Forms of Discrimination Against Women)  melalui Undang-undang No.7 tahun 1984 tentang  Pengesahan Konvensi  mengenai Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Konvensi CEDAW  pada dasarnya memiliki arti penting karena merupakan suatu instrumen hukum internasional pertama yang menetapkan arti diskriminasi terhadap perempuan sebagai “Segala pembedaan, pengesampingan, atau pembatasan apapun yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai mempunyai pengaruh atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan Hak-hak Asasi Manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang apapun lainnya oleh kaum dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari apapun status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”  (CEDAW pasal 1).  

Konsekuensi dari ratifikasi tersebut adalah pemerintah suatu negara harus melaksanakan upaya-upaya penghapusan  berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan,  atas dasar prinsip-prinsip persamaan substantif, non diskriminatif antara lelaki dan perempuan, dan prinsip kewajiban negara (state obligation). Pemerintah juga harus melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan laporan periodik/berkala  tentang Pelaksanaan Konvensi CEDAW di Indonesia setiap 4 tahun sekali.  Pemerintah Indonesia telah mengirimkan laporan period eke-4 dan ke-5 kepada Komite CEDAW PBB. Pada tanggal 27 Juli 2007 yang akan dating, pemerintah akan hadir dalam Sidang Komite CEDAW (Sesi 39 ) untuk mempertanggungjawabkan laporannya.

Organisasi-organisasi non pemerintah dapat memantau proses pelaporan ini dan juga memberikan alternative report ataupun shadow report untuk melengkapi informasi yang telah disusun dalam laporan pemerintah. Laporan NGO ini akan menjadi masukan alternatif bagi Komite CEDAW PBB tentang fakta diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi. CEDAW Working Group Indonesia (CWGI) merupakan jaringan dari 10  organisasi non pemerintah yang telah melakukan inisiatif untuk menyusun suatu laporan alternatif pelaksanaan CEDAW di Indonesia Laporan ini juga disusun atas kontribusi  48 organisasi non pemerintah yang ada di berbagai wilayah di Indonesia maupun dukungan dari sejumlah  pegiat/aktivis hak-hak perempuan.

Berdasarkan pemantauan CWGI, terdapat 10 isu kritis yang terkait dengan tindakan diskriminasi terhadap perempuan dan implementasi pasal-pasal CEDAW di Indonesia, yaitu (1) Tanggungjawab negara menghapus diskriminasi, (2) Perdagangan perempuan (Pasal 6), (3) Perempuan dalam politik dan kehidupan publik (Pasal 7) , (4) Kewarganegaraan (Pasal 9), (5) Pendidikan perempuan (Pasal 10), (6) Hak pekerja perempuan (Pasal 11), (7) Kesehatan reproduksi perempuan (Pasal 12), (8) Perempuan di pedesaan (Pasal 14), (9) Persamaan di muka hukum (Pasal 15), dan (10) Perkawinan dan hukum keluarga (Pasal 16).

CWGI memandang, bahwa Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi 23 tahun yang lalu, belum diimplementasikan secara maksimal oleh pemerintah. Ketidaktegasan dalam mencantumkan prinsip non  diskriminasi  dalam setiap kebijakan dan peraturan perundangan yang adanya,  banyaknya praktik budaya yang diskriminatif  dan  dilanggenggkan melalui Undang-undang Perkawinan  No. 1 tahun 1974,  menguatnya fundamentalisme dan konservatisme agama, serta   banyaknya praktek-praktek pembedaan, pembatasan, dan pengucilan perempuan untuk dapat menikmati hak-haknya, merupakan persoalan serius terkait dengan diskriminasi terhadap perempuan.

Oleh karena itu, kami rekomendasikan agar pemerintah Indonesia segera melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

  1. Penegakan hukum bagi preusan yang melanggar hak-hak buruh perempuan serta menegakkan perlindungan buruh perempuan sesuai dengan UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan. 
  2.  Mencantumkan secara eksplisit prinsip non diskriminasi terhadap perempuan dalam segala kebijakan dan peraturan perundangan di Indonesia.
  3. Memastikam Konvensi CEDAW menjadi landasan hokum dalam pebuatan  undang-undang, kebijakan pemerintah, dan peraturan di Indonesia.
  4. Melakukan pemantauan dan kontrol terhadap  proses pembuatan dan undang-undang terkait  dengan persoalan perempuan.
  5. Segera melakukan tindakan legislasi nasional, terutama, Amandemen terhadap UU No. 1/Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 23/Tahun 1992 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 39/Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN), dan UU No. 23/ Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  6. Segera melakukan tindakan legislasi untuk mengkaji ulang dan sinkronisasi sejumlah kebijakan di tingkat daerah yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, kesetaraan dan bertentangan dengan payung hukum yang lebih tinggi, sehingga dampak yang merugikan bagi masyarakat dapat diminimalisir. Program Legislasi Daerah yang lebih memprioritaskan peraturan-peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan lebih baik dihentikan, karena tidak mengakomodir kepentingan rakyat banyak dan tidak menerapkan prinsip partisipatoris dalam pembahasannya.
  7. Berkaitan dengan upaya penghapusan poligami di Indonesia, segera mempercepat perubahan dan mencabut Peraturan Pemerintah terkait dengan Perkawinan yang masih diskriminatif terhadap perempuan, diantaranya PP Nomor 9 tahun 1975, PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 Membatalkan pembahasan draft RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, karena berpotensi menimbulkan diskriminasi dan kriminalisasi terhadap tubuh perempuan.
  8. Negara sungguh-sungguh mengimplementasikan kebijakan yang sudah ada dan bertujuan untuk mencegah dan menghapus tindakan diskriminasi terhadap perempuan    

Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Terima kasih.  

Jakarta, 18 Juli 2007

Disiapkan oleh CEDAW Working Group Initiative (CWGI)

Sekretariat: Jalan Kaca Jendela II No. 9, Rawajati, Kalibata, Jakarta -12750, Indonesia

Tel: (+62-21) 7902109, Fax: (+62-21) 7902112, e-mail: cedaw_workinggroup@yahoo.com 

Organisasi  Anggota CWGI: 

Aliansi Pelangi Antar Bangsa, Kalyanamitra, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan & Demokrasi, LBH APIK Jakarta, Mitra Perempuan,Rahima, Rumpun Gema Perempuan, Solidaritas Perempuan,Yayasan Kesehatan Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan          

Posted in: Release