Press Release: “Memantau Upaya Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan di Indonesia”

Posted on July 31, 2007

0


CEDAW (Convention of Ellimination of All Forms of Discrimination Against Women)  adalah suatu bentuk perjanjian internasional  tentang perempuan yang paling komprehensif dalam upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi produk majelis umum PBB tahun1979 ini telah diratifikasi oleh lebih dari 177 negara. Indonesia telah meratifikasinya  sejak tahun 1984 melalui Undang-undang No.7 tahun 1984 tentang  Pengesahan Konvensi  mengenai Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.Konvensi CEDAW memiliki arti penting karena merupakan suatu instrumen hukum internasional pertama yang menetapkan arti diskriminasi terhadap perempuan sebagai “Segala pembedaan, pengesampingan, atau pembatasan apapun yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai mempunyai pengaruh atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan Hak-hak Asasi Manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang apapun lainnya oleh kaum dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari apapun status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”  (CEDAW pasal (1)).              

Konsekuensi dari ratifikasi tersebut  membuat pemerintah suatu negara  harus melaksanakan upaya-upaya penghapusan  berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan,  atas dasar prinsip-prinsip persamaan substantif, non diskriminatif antara lelaki dan perempuan, dan prinsip kewajiban negara (state obligation).Pemerintah juga harus melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan laporannya kepada Komite CEDAW PBB setiap 4 tahun sekali. Dan pada Sesi 39 Sidang Komite CEDAW pada tanggal 23 Juli-10 Agustus, pemerintah Indonesia akan menyampaikan laporan periodiknya. Organisasi-organisasi non pemerintah juga akan memantau proses pelaporan ini dan juga dapat memberikan alternative report ataupun shadow report untuk melengkapi informasi yang telah disusun dalam laporan pemerintah.            

CEDAW Working Group Indonesia (CWGI) merupakan jaringan dari 10  organisasi non pemerintah yang telah melakukan inisiatif untuk menyusun suatu laporan alternatif pelaksanaan CEDAW di Indonesia Laporan ini juga disusun atas kontribusi sekitar 100 organisasi non pemerintah yang ada di berbagai wilayah di Indonesia maupun dukungan dari sejumlah pegiat/aktivis hak-hak perempuan. CWGI telah menyusun laporan berdasarkan pilihan pada 10 isu kritis (critical issues) dalam pasal-pasal CEDAW, mengirimkannya pada Komite CEDAW PBB  serta melakukan pemantauan terhadap jalannya Sidang Komite CEDAW  pada Sesi 39 dimana Indonesia berkesempatan untuk menyampaikan laporan periodiknya.            

Kesepuluh isu kritis yang terkait dengan tindakan diskriminasi terhadap perempuan dan Implementasi CEDAW di Indonesia yang menjadi sorotan  dan hasil pemantauan CWGI adalah: 1) Tanggungjawab negara menghapus diskriminasi; 2) Perdagangan perempuan; 3) Perempuan dalam politik dan kehidupan publik (Pasal 7); 4) Kewarganegaraan (Pasal 9); 5) Pendidikan perempuan (pasal 10); 6) Hak pekerja perempuan (Pasal 11); 7) Kesehatan reproduksi perempuan (Pasal 12); 8) Perempuan di pedesaan (Pasal 14); 9) Persamaan di muka hukum (Pasal 15), dan; 10) Perkawinan dan hukum keluarga (Pasal 16).     

Negara memiliki tanggung jawab besar dalam menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Tumbuhkembangnya praktek diskriminasi terhadap perempuan sangat terkait erat dengan berbagai persoalan yang  banyak terjadi di sekeliling kita seperti : kemiskinan, menguatanya fundamentalisme  maupun konservatisme agama dan budaya, serta pembatasan hak-hak perempuan dalam politik maupun untuk berkiprah di ruang publik. Berbagai persoalan mendasar kemiskinan, sangat terkait dengan kebijakan  ekononomi negara yang semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan meningkatnya GNP. Kemiskinan muncul karena upaya ini dilakukan melalui 3 strategi yaitu : 1) Ketergantungan pada hutang dari lembaga keuangan internasional seperti ADB, World Bank, dan IMF;  2) Kesepatan perdagangan barang dan jasa di tingkat internasional melalui Perjanjian WTO, dan; 3) Kemudahan masuknya investasi asing. Selain itu, menguatnya fundamentalisme agama dan konservatisme budaya, telah mengakibatkan banyak perempuan  mengalami pembatasan, pengucilan, dan  pembedaan sehingga tidak dapat  memenuhi hak-hak dasarnya, bahkan cenderung dikriminalisasikan.  Fenomena tersebut memperburuk situasi perempuan untuk dapat menyuarakan aspirasi dan kepentingannya, sehingga  keterbatasan mereka untuk memasuki ranah politik dan ruang publik memunculkan  berbagai kebijakan maupun peraturan yang tidak ramah terhapa perempuan, bahkan cenderung diskriminatif terhadap perempuan.   Terkait dengan upaya untuk  menuntut tanggung jawab  negara dalam  meng-hapuskan diskriminasi terhadap perempuan, maka  kami menuntut agar pemerintah:1) Mencantumkan secara eksplisit prinsip non diskriminasi terhadap perempuan dalam segala kebijakan dan peraturan perundangan di Indonesia; 2) Segera melakukan tindakan legislasi nasional, terutama, Amandemen terhadap UU No. 1/Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 23/Tahun 1992 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 39/Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN), dan UU No. 23/ Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 3) Segera melakukan tindakan legislasi untuk mengkaji ulang dan sinkronisasi sejumlah kebijakan di tingkat daerah yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, kesetaraan dan bertentangan dengan payung hukum yang lebih tinggi, sehingga dampak yang merugikan bagi masyarakat dapat diminimalisir. Program Legislasi Daerah yang lebih memprioritaskan peraturan-peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan lebih baik dihentikan, karena tidak mengakomodir kepentingan rakyat banyak dan tidak menerapkan prinsip partisipatoris dalam pembahasannya; 4) Berkaitan dengan upaya penghapusan poligami di Indonesia, segera mempercepat perubahan dan mencabut Peraturan Pemerintah terkait dengan Perkawinan yang masih diskriminatif terhadap perempuan, diantaranya PP Nomor 9 tahun 1975, PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 Membatalkan pembahasan draft RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, karena berpotensi menimbulkan diskriminasi dan kriminalisasi terhadap tubuh perempuan; 5) Negara sungguh-sungguh mengimplementasikan kebijakan yang sudah ada dan bertujuan untuk mencegah dan menghapus tindakan diskriminasi terhadap perempuan; 6) Membatalkan pembahasan draft RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi karena RUU tersebut potensial menciptakan diskriminasi terhadap perempuan dan mengkriminalisasikan tubuh perempuan; 7) Untuk memaksimalkan implementasi UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlu dilakukan inovasi dalam hal sosialisasi ke masyarakat maupun aparat penegak hukum,  misalnya dengan memasukkan materi kekerasan dalam rumah tangga dan UU No. 23/Tahun 2004 tentang PKDRT dalam kursus pranikah di semua agama; 8) Penegakan sanksi hukum bagi pelaku KDRT yang berasal dari militer berdasarkan UU No. 23/Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga; 9) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) lebih tegas dalam melakukan pemantauan dan pencabutan materi siaran di media yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 32/Tahun 2002 tentang penyiaran dan tayangan media yang melanggengkan pandangan bias gender dalam masyarakat. 

Jakarta, 17 Juli 2007 

Disiapkan oleh: CEDAW Working Group Initiative (CWGI)

Sekretariat: Jalan Kaca Jendela II No. 9, Rawajati, Kalibata, Jakarta 12750, Indonesia

Tel: (+62-21) 7902109, Fax: (+62-21) 7902112, E-mail: cedaw_workinggroup@yahoo.com 

Organisasi  Anggota CWGI:

Aliansi Pelangi Antar Bangsa, Kalyanamitra, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan & Demokrasi, LBH APIK Jakarta, Mitra Perempuan,Rahima, Rumpun Gema Perempuan, Solidaritas Perempuan,Yayasan Kesehatan Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan 

Posted in: Release