Profil CWGI

Posted on July 28, 2007

0


cwgi1.jpg

Sejak diratifikasinya Konvensi CEDAW oleh negara Republik Indonesia melalui UU No. 7/1984, persoalan diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang kehidupan masih terus berlangsung. Bahkan sekarang ini justru banyak bermunculan kebijakan yang berpotensi menimbulkan tindakan diskriminatif terhadap perempuan. Situasi ini diperparah dengan semakin menguatnya fundamentalisme agama di beberapa wilayah Indonesia yang tidak hanya di ranah privat lagi, tetapi sudah meluas memasuki ruang-ruang kebijakan publik baik di tingkatan nasional maupun lokal.

Perempuan sebagai warga negara, juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses dan kesempatan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan serta menikmati hak asasi manusianya. Oleh karenanya, negara mempunyai kewajiban secara de facto untuk menghormati, menjamin, melindungi, dan memenuhi hak asasi perempuan di berbagai bidang kehidupannya. Prinsip non diskriminasi harus benar-benar menjadi landasan aksi pemerintah dalam merancang kebijakan, program, dan pelayanan publik. Pemerintah RI saat ini telah membiarkan berbagai kebijakan dan peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan, serta tidak melakukan upaya proaktif untuk menghapus pola tingkah laku social dan budaya yang menghambat pemajuan hak-hak perempuan. Hal tersebut tentunya sudah merupakan pelanggaran  terhadap Konvensi CEDAW.

Karena situasi yang sangat memprihatinkan tersebut, beberapa organisasi perempuan merasa peduli untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Konvensi CEDAW di Indonesia. Sejak September 2006, melalui serangkaian pertemuan kecil, disepakatilah untuk membentuk suatu kelompok kerja yang beranggotakan 10 organisasi perempuan, yang ke depannya diarahkan menjadi jaringan nasional khusus untuk memantau pelaksanaan Konvensi CEDAW. Guna meneguhkan komitmen tersebut, maka dibuatlah kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding/ MoU) yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi pada 10 November 2006. MoU ini mengatur hak dan kewajiban anggota CWGI serta memberikan mandat kesekretariatan CWGI kepada Kalyanamitra. 

Aktivitas CWGI yang telah dilakukan saat ini adalah menjadi inisiator pembuatan laporan independen NGO untuk Konvensi CEDAW periode tahun1998-2007. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan bahan masukan alternatif bagi Komite CEDAW tentang isu-isu diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia yang krusial dan perlu mendapat perhatian besar dari pemerintah RI. Laporan independen dapat pula digunakan sebagai alat advokasi untuk mendesak pemerintah agar lebih serius dalam melaksanakan kewajibannya, dengan mengambil langkah-langkah pro aktif bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan, serta penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam penyusunan laporan independen ini, CWGI berusaha melibatkan berbagai lembaga di wilayah Indonesia yang mewakili pasal-pasal dari Konvensi CEDAW.

CWGI juga melakukan pemantauan sidang pembahasan laporan resmi pemerintah oleh Komite CEDAW di New York. Selanjutnya, CWGI akan mensosialisasikan laporan independen CEDAW dan hasil pantauan – (termasuk dalam hal ini Concluding Comment Komite CEDAW terhadap pelaksanaan Konvensi CEDAW di Indonesia), melalui kegiatan seminar nasional, talkshow, konfrensi pers dan diskusi publik. Sosialisasi ini dilakukan di beberapa kota di Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik, terutama kepada pihak-pihak pengambil keputusan.

CWGI berharap jaringan ini dapat tidak hanya focus dan berhenti pada penyusunan laporan independen pelaksanaan Konvensi CEDAW versi NGO, tetapi juga menjadi wadah bagi organisasi non pemerintah yang memiliki komitmen terhadap isu-isu perempuan untuk mendorong pelaksanaan CEDAW di Indonesia melalui perubahan kebijakan dan perbaikan situasi pemenuhan hak-hak perempuan di Indonesia.  

Anggota CEDAW Working Group Initiative (CWGI):   

1. Aliansi Pelangi Antar Bangsa (APAB)

2. Kalyanamitra

3. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi

4. LBH APIK Jakarta

5. Mitra Perempuan

6. Rahima

7. Rumpun Gema Perempuan

8. Solidaritas Perempuan

9. Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)

10. Yayasan jurnal Perempuan (YJP) 

Posted in: Profil