Dari 21 Undang-Undang yang diidentifikasi oleh Cedaw Working Initiative Group masih diskriminatif, pemerintah belum melakukan revisi terhadap sejumlah undang-undang yang sifatnya diskriminatif, seperti KUHP, KUHAP, UU Perkawinan, UU PPTKILN, UU Pornografi dan perda-perda yang ditengarai jumlahnya ratusan.

 Selanjutnya, masih dalam komentar terakhir, Komite juga menyatakan keprihatinan mengenai apakah rancangan undang-undang baru tentang kesetaraan gender akan sepenuhnya sesuai dengan dan melaksanakan kewajiban Negara Pihak yang ditentukan Konvensi.  Jika hal krusial mengenai revisi Undang-Undang yang telah disebutkan diatas belum juga dilakukan?

 Mengingat saat ini ada penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Kesetaraan Gender, alangkah strategisnya jika RUU tersebut dapat menjadi payung hukum yang bisa menjadi acuan, sehingga peraturan perundangan yang sifatnya masih diskriminatif bisa luruh dengan disahkannya RUU Kesetaraan Gender. Dengan demikian pekerjaan rumah yang tertinggal di tahun 2007 bisa dikurangi sedikit  demi sedikit

Undang-undang ini seakan menjadi sumber harapan bagi penduduk perempuan dan laki-laki Gambia  untuk melaksanakan ketentuan hukum dan kebijakan nasional untuk kemajuan perempuan dan anak-anak serta menggabungkan dan menerapkan CEDAW serta protocol untuk Piagam Afrika tentang hak asasi manusia di Afrika. Sungguh upaya yang patut dihargai.

Untuk membaca lengkap bagaimana struktur Undang-Undang tersebut, berikut ini adalah tautan lamannya.

http://thepoint.gm/africa/gambia/article/womens-act-2010

Lalu, bagaimana kabar RUU Kesetaraan Gender yang dirancang pemerintah Indonesia?

Hal tersebut didukung dengan sistem kependudukan yang masih memiliki celah untuk ‘membohongi’ umur, menyembuyikan identitas dan masalah administrasinya, yang kemudian melanggengkan praktik-praktik pernikahan anak yang menjadi salah satu sebab langgengnya diskriminasi terhadap perempuan.

Bagaimana tidak, dipaksa untuk menikah dan dirampas haknya untuk mendapat pendidikan yang layak atau menikmati keseharian menjadi seorang anak. Terlebih tentang hak kesehatan reproduksi,dimana beberapa kasus menggambarkan banyak anak  di bawah usia 18 tahun yang dipaksa untuk melakukan kewajiban sebagai seorang istri, memiliki anak dan lain sebagainya. Kondisi-kondisi seperti ini yang jarang mendapatkan perhatian bagi para pemegang kebijakan baik yang terkait dengan hukum keluarga maupun dari sisi kependudukan.

Padahal, komitmen Indonesia untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan telah dituangkan dalam undang-undang yang telah disahkan sejak tahun 1984, melalaui UU no 7 tahun 1984. Sementara di sisi lain, beberapa produk hukum seperti UU Perkawinan yang menyebutkan batas nikah laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, sementara Undang-Undang tentang perlindungan anak menyebutkan 18 tahun sebagai usia maksimal dikategorikan anak. Ambiguitas dalam produk kebijakan hukum ini merugikan posisi perempuan di masyrakat.

Sebagai refleksi di Hari Anak, di tengah hiruk pikuk membicarakan bagaimana media hiburan dan tumbuh kembang anak, jangan lupa terhadap persoalan mendasar negeri ini yang masih belum jelas tindakan hukumnya terhadap praktik pernikahan anak.

Saat ini proses tersebut dalam tahap penulisan naskah akademik, sebagai salah satu langkah awal dalam proses penyusunan draft RUU sesuai dengan tahapan penyusunan RUU.

Bagaimanakah dinamikanya? Sejauh ini telah dilakukan beberapa konsultasi dengan berbagai pihak, seperti eksekutif, yudikatif, lembaga negara non struktural dan beberapa kelompok masyarakat sipil. Naskah akademiknya sendiri menggambarkan adanya kondisi bias gender dan diskriminasi terhadap perempuan, sehingga diperlukan RUU Kesetaraan Gender ini. Mekanisme yang diajukan dalam RUU ini untuk meminimalkan kedua hal tersebut adalah dengan Pengarusutamaan Gender. Sampai saat ini Naskah Akademik RUU ini masih dalam proses penulisan.

Pengarusutamaan Gender dan mekanisme kelembagaan menjadi dua hal yang dijadikan alat untuk menuju kesetaraan dan keadilan. Sementara ruang lingkup stakeholder dalam RUU ini adalah eksekutif, legislative, yudikatif, masyarakat sipil dan private sektor.

Rencananya RUU Kesetaraan Gender ini bersifat umum dan sebagai payung, dan akan diagendakan masuk Prolegnas 2011. Mari kita kawal penyusunan RUU ini sehingga ruh ‘anti diskriminasi terhadap perempuan’ yang tertuang dalam ratifikasi CEDAW bisa diterjemahkan dalam RUU ini.

Seperti yang pernah dipublikasikan oleh Komnas Perempuan ada sekitar kurang lebih 140-an peraturan daerah yang memiliki atau memicu kegiatan diskriminatif terhadap kelompok perempuan. Misalnya, di Perda Anti Prostitusi di Pemkot Tangerang yang berefek pada kecurigaan-kecurigaan pada kelompok perempuan yang memiliki aktivitas malam. Padahal aktivitas malam di seputaran wilayah Tangerang yang kota industri dan pabrik itu juga menjadi bagian buruh perempuan yang bekerja dengan sistem shift, pun kelompok perempuan lainnya yang harus mencari tambahan nafkah, berbelanja memenuhi kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya. Perda Kota Tengerang ini telah mengakibatkan korban perempuan, dan sampai saat ini tidak ada kepastian tetang judicial review.

Yang lain soal perda diskriminatif, tentang peraturan untuk mengenakan identitas agama tertentu di sekolah-sekolah umum. Sementara dari sisi kebijakan nasional yang baru-baru ini judicial review-nya ditolak adalah UU Anti Pornografi dan Pornoaksi yang membatasi ruang gerak perempuan atas tubuhnya sendiri serta mematikan keragaman budaya beberapa daerah dengan alasan memicu pornoaksi, sungguh tidak masuk akal.

Beberapa undang-undang lainnya yang masih dalam tahap advokasi untuk dilakukan amandemen misalnya UU Perkawinan, UU Kesehatan dan KUHP. Kebijakan tersebut adalah salah satu isu mendasar dan pemicu tindakan diskriminatif.

Filipina misalnya memiliki Magna Carta For Women memiliki dasar yang cukup detil dalam menerjemahkan CEDAW dalam koridor hukum dan undang-undang. Didalamnya menegaskan bahwa negara harus menjamin bahwa hak perempuan terpenuhi dan tidak ada diskriminasi di dalamnya. Magna Carta ini menyangkut semua bidang kehidupan mulai dari media, kewarganegaraan sampai perkawinan.

Sementara Thailand yang memiliki Promotion of Opportunity and Gender Equality Act yang ruang lingkupnya lebih umum mengenai bagaimana multistakeholder seperti sector pubik, private sector dan komunitas dapat mempromosikan kesempatan dan kesetaraan gender untuk melindungi dan mencegah diskriminasi gender. Tetapi tidak menjelaskan secara detil letak diskriminasi tersebut.

Lain lagi dengan Vietnam yang merumuskan Law and Gender Equality pada tahun 2006. Vietnam merumuskan secara detil tentang semua bidang kehidupan yang mewajibkan semua perempuan dan laki-laki mendapatkan kesetaraan dan tidak boleh ada diskriminasi bagi jenis kelamin satu dengan yang lain.

Cara negara-negara tersebut dalam menerjemahkan CEDAW sebagai ruh dalam sebuah undang-undang disesuaikan dengan kebutuhan advokasi dan ‘kebiasaan’ yang digunakan dalam bahasa-bahasa hukum yang strategis da mengikat. Misalnya Filipina lebih memilih kata ‘negara wajib untuk….’ Sementara Vietnam lebih menegaskan bahwa ‘perempuan dan laki-laki memiliki….’.

Jika menilik dengan berbagai macam kejadian yang memicu kejadian diskriminatif terhadap perempuan dan bagian dari negara ASEAN, apakah waktunya Indonesia untuk menegaskan komitmen anti diskriminasi gender?

Ada beberapa hal yang dipaparkan oleh  perwakilan organisasi perempuan tentang capaian dan juga masukan atas pelaksanaan Beijing Platform Form Action yang memiliki 12 isu kritis dalam peningkatan kualitas hidup perempuan.

Fakta-fakta bahwa situasi di Indonesia masih perlu ditingkatkan dalam konsekwensi komitmen pemerintah terhadap BPFA. Dian Kartikasari, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia mencontohkan masih adanya kurang lebih 156 peraturan daerah yang memiliki kecenderungan mendiskriminasi perempuan.

Tidak hanya produk hukum dan kebijakan. Program pengentasan kemiskinan yang diamanatkan sesuai dengan MDG’s banyak yang bersifat charity. Hal ini ditegaskan oleh Titik Hartini dari PKM dan Muhammad Firdaus dari ASPPUK yang menyatakan bahwa program PNPM termasuk didalamnya simpan pinjam perempuan yang salah kaprah dalam diksi. Program yang bersifat charity belum bisa menjawab feminisasi kemiskinan yang ada di depan mata. Hanya memenuhi kebutuhan praktis tetapi tidak menjawab kebutuhan strategis.

Dalam isu buta aksara terkait otonomi daerah juga menjadi salah satu persoalan yang harus segera dicarikan jalan keluarnya. Karena pengentasan buta aksara saat ini di beberapa daerah yang dinilai sebagai kantong buta aksara justru tidak menempatkan program literasi sebagai prioritas, bahkan menurut Ulfa dari Kapal Perempuan angka buta aksara akan menurun jika tidak ada program bantuan berupa uang.

Dari beberapa hal yang dipaparkan dalam konferensi pers tersebut ada beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, salah satunya adalah pengintegrasian BPFA dalam Rencana Induk Pemberdayaan Perempuan, yang sebenarnya proses ini sudah dirintis tetapi mungkin perlu formula baru dalam proses pengintegrasiannya. Demikian juga dengan pengintegrasia MDG;s dalam dokumen perencanaan yang telah dirintis di beberapa daerah dan nasional.

Sisi lain kita memiliki CEDAW yang seringkali disebut sebagai payung hukum untuk menghindari dan menghapus diskriminasi perempuan terutama melalui peraturan yang dibuat. Sayangnya, dalam menjalani komitmen CEDAW, pemerintah seringkali tidak konsisten. Ketidakkonsistenan ini digambarkan dengan produk hukum yang satu sisi berpihak pada perempuan, sisi lainnya justru mendiskriminasikan.

Akibat dari ketidakkonsistenan terhadap pelaksanaan komitmen CEDAW adakah efeknya terhadap lambannya pencapaian MDGs dalam hal ini tujuan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender? Tentu saja ada.

Mari kita lihat contohnya, dengan adanya produk hukum berupa perda tentang jam malam di Tangerang misalnya yang mengakibatkan buruh perempuan tidak dapat bekerja maksimal dan merasakan kenyamanan memiliki efek pada tujuan MDGs pemberdayaan perempuan dalam konteks ini adalah berdaya secara ekonomi yang merupakan salah satu jalan untuk mengurangi kerentanan kekerasan dalam rumah tangga serta isu layanan public dimana perempuan dan laki-laki harusnya dapat bekerja secara aman dan nyaman di sepanjang waktu dan tidak ada batas waktu.

Dengan gambaran seperti itu jelas pelaksanaan komitmen CEDAW secara konsisten dan keberlanjutan akan mendorong dan mendukung para stakeholder pembangunan untuk dapat mencapai tujuan MDGs.

Apa saja yang telah terjadi paska ratifikasi yang kurang lebih  26 tahun ini? Jawabannya belum maksimal. Mari mengamati perkembangan dalam puluhan tahun ini, bahwa ratifikasi CEDAW yang seharusnya menjadi landasan hukum dalam merumuskan kebijakan nasional, faktanya masih ditemui  (bahkan semakin banyak) produk UU (undang-undang) dan peraturan daerah bertentangan dengan konvensi CEDAW.

Produk hukum yang bertentangan tersebut antara lain: UU Pornografi no 44 tahun 2008, UU Perkawinan No 1 tahun 1974, Perda no 8 tahun 2007 tentang pelarangan prostitusi di Tangerang dan KUHP. Beberapa produk hukum ini seringkali digunakan sebagai rujukan dan landasan dalam menetapkan peraturan dan menyelesaikan persoalan. Hasilnya? Tentu saja beberapa memiliki ‘aroma’ diskriminatif’.

Selain produk hukum yang rentan ‘aroma’ diskriminatif , beberapa fakta situasi diskriminasi terhadap perempuan yang masih tinggi tingkat kasusnya adalah kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan perempuan (trafiking). Dalam akses dan partisipasi pembangunan, keterwakilan perempuan dalam jabatan publik yang masih rendah serta kesertaan dalam perencanaan pembangunan masih perlu ditingkatkan.

Dalam bidang kesehatan, angka kematian ibu yang masih saja tinggi dan pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi yang terjangkau, seperti pap smear juga belum terpenuhi. Segi ketenagakerjaan, upah perempuan yang berbeda dan penempatan posisi yang rentan diskriminasi masih banyak ditemui.

Dibutuhkan komitmen yang tinggi dan konsisten dari stakeholder pembangunan dalam menjalankan ratifikasi CEDAW ini, sehingga fakta dan situasi diskriminasi terhadap perempuan melalui kebijakan, produk hukum dan yang lainnya bisa diminimalkan.

Memaknai Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2008

“Pemerintah RI perlu Merevisi Aturan Perlindungan Baru (SPS) ADB Agar sesuai dengan UU No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskrimasi terhadap  Wanita (CEDAW)”

8 Maret setiap tahun  diperingati di seluruh dunia sebagai Hari Perempuan Internasional. Kami memaknai hari ini dengan merenungkan sejauh mana perempuan mendapatkan  manfaat dari proses pembangunan.Pembangunan di Indonesia telah berjalan sejak kemerdekaan diproklamirkan 17 Agustus 1945 yang sebagian besar bertumpu pada sumber pendanaan dari lembaga-lembaga keuangan internasional (IFI’s), seperti Bank Dunia (WB), Bank Pembangunan Asia (ADB), JBIC dan lain-lain. Beberapa proyek pembangunan yang didanai ADB di Indonesia menyisakan  persoalan penghancuran lingkungan, penggusuran masyarakat adat, dan sebagainya. Tidak sedikit perempuan lokal yang mengalami diksriminasi, kekerasan, akibat beroperasinya proyek-proyek tersebut.

Sejak tahun 1980-an, NGO dan masyarakat yang terkena dampak proyek ADB melakukan advokasi  untuk mendesak ADB agar mempunyai standar dasar lingkungan dan sosial, sehingga ADB mengeluarkan 3 Aturan Perlindungan (Safeguard Policy), yaitu (a) Aturan Perlindungan Lingkungan, (b) Penggusuran, dan (c) Masyarakat Adat. Sebelum ada Aturan Perlindungan tersebut, masyarakat lokal yang terkena dampak suatu projek ADB tidak memiliki peluang untuk menuntut, menghentikan atau membatalkan proyek-proyek ADB. Setelah adanya Aturan Perlindungan, banyak proyek yang berdampak buruk dapat dihentikan atau dibatalkan, seperti pembatalan keterlibatan ADB dalam pembiayaan proyek transmigrasi di Indonesia, pembatalan pinjaman sektor kehutanan di Indonesia, dan pembatalan Bendungan Arun di India.

Namun, tahun 2005 ADB meninjau kembali Aturan Perlindungan tersebut dengan alasan untuk memperbaiki dan membuatnya lebih jelas. Pada Oktober 2007, ADB mengeluarkan draft Aturan Perlindungan Baru (Safeguard Policy Statement, disebut juga SPS). Menurut kami, draft SPS tersebut, buta gender dan gagal melindungi hak-hak perempuan, dan bahkan justru berpotensi meningkatkan ketidakadilan gender serta penindasan terhadap perempuan. Dalam Draft SPS tidak terkandung usaha untuk mengurangi atau menghapus ketidakadilan gender untuk mengurangi atau menghapus dampak lingkungan dan sosial termasuk perlindungan hak-hak perempuan. Selain itu, penerapan Sistem Perlindungan Negara (Country Safeguard System) yang berarti menggunakan aturan Negara, akan semakin memiskinkan perempuan karena kebijakan nasional di Indonesia seperti UU Penamanan Modal dan UU Sumber Daya Alam sangat eksploitatif serta mengancam kehidupan perempuan.

Draft SPS dijadikan bahan konsultasi ADB dan selanjutnya akan menjadi aturan perlindungan baru ADB. Meskipun sejumlah NGO telah mendesak pembatalan konsultasi tersebut sampai terjadi revisi SPS yang lebih melindungi lingkungan dan kehidupan masyarakat, namun Konsultasi publik SPS di Indonesia tetap dilaksanakan pada 12-13 Februari 2008.  Padahal hasil Konsultasi SPS ini akan mendapat persetujuan Dewan Gubernur ADB pada April atau Mei 2008 sebelum diberlakukan sebagai aturan perlindungan ADB yang baru.

Jika SPS ini diimplementasikan di Indonesia, secara jelas sangat bertentangan dengan Komentar Akhir Komite CEDAW PBB yang disampaikan pada Sesi ke-39 Sidang Umum CEDAW, dalam sidangnya yang ke 799 dan ke 800 pada tanggal 27 Juli 2007 di New York, Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa :

“Komite memberikan rekomendasi agar Negara Pihak memastikan bahwa peningkatan kesetaraan gender dan sosialisasi persoalan-persoalan kesetaraan gender merupakan komponen yang eksplisit dari, dan sepenuhnya dilaksanakan dalam, rencana dan kebijakan pembangunan nasional, terutama yang ditujukan pada pengurangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, dan penanggulangan bencana alam. Komite mendesak Negara Pihak untuk memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan pedesaan, memastikan bahwa mereka diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dan akses sepenuhnya  untuk mendapat bantuan hukum, pendidikan, pelayanan kesehatan dan fasilitas kredit. Komite juga mendesak Negara Pihak untuk melakukan langkah-tindak yang tepat- guna untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan  untuk mendapat bantuan papan dan pangan dalam keadaan darurat dan bencana alam serta memastikan bahwa perempuan yang ada dalam keadaan seperti itu mendapat perlindungan yang memadai dari tindak kekerasan (point 39).”

Jika tidak direvisi, draft Aturan Perlindungan Baru ADB  akan menjadi ancaman bagi penghancuran lingkungan dan kehidupan manusia, khususnya perempuan dan sangat bertentangan dengan Konvensi CEDAW (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Artinya, telah terjadi pengabaian atas tanggung jawab negara untuk mengimplementasikan CEDAW di Indonesia.

Memaknai Hari Perempuan Internasional, CWGI  menuntut Wakil Pemerintah Indonesia dalam struktur ADB, yaitu:

1. Yth. Sri Mulyani Indrawati (Anggota Dewan Gubernur ADB, wakil

Indonesia)

2. Yth. Paskah Suzeta (Wakil Dewan Gubernur ADB, wakil Indonesia)

3. Yth. Ceppie Kurniadi Sumadilaga (Direktur Indonesia di ADB)

Untuk melakukan revisi terhadap SPS sehingga lebih melindungi lingkungan dan kehidupan masyarakat, khususnya perempuan.

Jakarta, 10 Maret 2008

Rena Herdiyani

Koordinator CWGI

Contact Person :

Salma Safitri/ Nayla Raguan Al Jufri (Solidaritas Perempuan) telp : 7826008/fax : 7802529, e-mail : soliper@centrin.net.id, Rena Herdiyani/Listyowati (Kalyanamitra) telp : 790 2109/ fax : 7902112, e-mail : ykm@indo.net.id